Tudingan Hasto Kepada PSI demi Menutupi Kecurangan PDIP Sendiri?


Oleh: Andre Vincent Wenas*

Hasto lagi kebakaran jenggot (ini metafora belaka, karena faktanya Hasto kelimis alias tidak brewok seperti kawan satunya). Kali ini beliau sedang tidak cengeng dan tidak sedang mempertontonkan keahliannya memainkan drama.

Kelakuannya kali ini hanya sekedar untuk menutupi tingkah polah para kepala daerah yang adalah “petugas partai” di bawah hegemoninya untuk “mengarahkan” bawahannya memenangkan paslon serta parpolnya. Sekjen parpol yang tadinya besar itu sengaja melancarkan “tuduhan kecurangan” kepada partai bocil PSI.

Hmm… kelakuan yang memang amat sangat lucu (alias norak, maaf). Sebuah parpol yang tadinya besar itu nampaknya sekarang sedang digelayuti rasa cemas yang mencekam. Akibatnya sekjen parpol yang tadinya besar itu sekarang meracau tidak karuan. Stabilo kata “tadinya besar”.

Dalam laporan jurnalistiknya, media elektronik Tirto.Id tanggal 5 Februari 2024 menulis begini: “Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menuturkan, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melakukan kecurangan demi menang dalam pemilihan umum 2024. Dia menjelaskan, salah satu cara yang dilakukan PSI yaitu melakukan pengarahan kepada kepala desa untuk memperoleh 100 suara untuk lolos parlemen.”

Kalau benar, luar biasa sekali PSI ini. Hebat nian bisa “mengarahkan” puluhan ribu kepala desa di seantero Nusantara.

Sebentar, kita tengok data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS). Tercatat ada 83.794 desa/kelurahan di seluruh Indonesia pada 2022. Dari jumlah itu, sebanyak 8.562 desa/kelurahan terletak di Jawa Tengah (Catatan: sebelum digantikan penjabat, gubernurnya bernama Ganjar Pranowo dari paslon nomor urut 03). Jumlah itu setara dengan 10,21% dari total desa/kelurahan di Indonesia pada tahun 2022.

Disusul provinsi Jawa Timur di urutan kedua dengan 8.496 desa/kelurahan. Kemudian di Aceh dan Sumatera Barat masing-masing sebanyak 6.515 dan 6.113. Lalu 5.957 desa/kelurahan berada di Jawa Barat. Sementara, di Papua tercatat ada 5.561 desa atau kelurahan.

Banyak kepala daerah (Gubernur, Bupati atau Walikota) terafiliasi atau didukung oleh PDIP. Plus 5 menteri aktif berasal dari kader PDIP, sebut saja Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Tri Rismaharini (Menteri Sosial), Tjahjo Kumolo (Menpan RB), I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)), dan Pramono Anung Wibowo (Sekretaris Kabinet). Belum lagi ada Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) yang berinisial BG yang dikenal “dekat” dengan Ketum PDIP.

Dengan instrumen yang disebut para “petugas partai” sebanyak dan setinggi itu kok bisa-bisanya “menuduh partai bocil dan anak ingusan” PSI telah mengarahkan para kepala desa itu untuk mangalokasikan 100 suara, melakukan kecurangan. Lalu apa dong kerja dan para Menteri dan kepala daerah asal PDIP yang banyak sekali itu?

Tapi “hebatnya” PSI yang tidak punya pejabat sekelas Menteri dan Gubernur serta kepala daerah (Bupati atau Walikota) bisa membuat gentar sebuah parpol yang tadinya dikira besar itu. Dan bisa membuat orang selevel sekjen meracau dalam sebuah konpers.

Malu dong ah…

Cirebon, Rabu 7 Februari 2024
*Andre Vincent Wenas*,MM,MBA., Direktur Eksekutif, Lembaga Kajian Strategis PERSPEKTIF (LKSP), Jakarta.

Berita Terkait

Top