Gubernur OD dan Bupati/Walikota Didesak Segera Terbitkan Edaran Netralitas ASN


MANADO – Gubernur, Bupati, dan Walikota di Sulawesi Utara didesak untuk segera menerbitkan surat edaran Netralitas Pemilu kepada semua Aparatur Sipil Negara (ASN), Tenaga Harian Lepas (THL), Pegawai BUMN dan BUMD, serta semua unsur pemerintahan.

“Gubernur Sulut OllyDondokambey, bersama Bupati, dan Walikota di Sulawesi Utara harus didesak untuk segera menerbitkan surat perintah atau edaran tentang netralitas ASN dalam Pemilu Pilpres, Pilcaleg, dan Pilkada,” tegas Joppie Worek, pemerhati dan Jurnalis senior Sulawesi Utara, Jumat (15/12).

Dikatakan, netralitas ASN adalah perintah konsistusi ini wajib dan punya sanksi. “Undang – undang No 5 tahun 2014 sudah menegaskan ASN harus netral dalam semua agenda politik,” tandas Worek.

Ditegaskan, Presiden Joko Widodo juga sudah menegaskan semua ASN di jejaring pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota serta TNI Polri harus netral dalam Pemilu 2024.

Selain itu, tambah Worek, sudah ada SKB kementrian dan Bawaslu terkait netralitas ASN. SKB ini ditandatangan Menteri PANRB Azwar Anas, Mendagri Tito Karnavian, Kepala Badan Kepegawaian Negara
Bima Haria Wibisana,
Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto, dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di Jakarta September 2023.

SKB itu juga telah ditindaklanjuti dengan Surat Edaran di beberapa Provinsi dan Kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

“Gubernur OD perlu segera menerbitkan edaran netralitas ASN, dan membuat pakta integritas,” tegasnya. Jika ini tidak dilakukan, kepemimpinan ODSK di penghujung masa jabatan dan terkait Pemilu 2024 patut dipertanyakan.

Dijelaskan, sesuai Undang Undang No 5 thn 2014, ASN yang melanggar netralitas dapat disanksi dengan hukuman administratif dan hukuman penjara.

Pentingnya surat edaran netralitas dari gubernur, bupati, dan walikota ini karena dalam menjelang Pemilu 2024 ini sudah ada tindakan pejabat ASN tampil terbuka memberi dukungan politis pada calon anggota legislatif tertentu.

Sekali lagi, Gubernur Olly Dondokambey dan semua Bupati Walikota se Sulut perlu segera membuat surat edaran dan memerintahkan netralitas ASN dan semua unsur pemerintahan termasuk karyawan BUMN dan BUMD.

Pengawasan Masyarakat

Joppie Worek juga berharap Bawaslu dengan semua jaringannya di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan dan Desa untuk aktif mengawasi netralitas ASN pada semua egenda Pemilu 2024.

Masyarakat juga wajib melakukan pengawasan secara mandiri terkait netralitas ASN. “Masyarakat bisa menegur, bila perlu merekam video jika menemukan tindakan tidak netral ASN, dan sebar di Medsos,” pungkasnya. (*)

Berita Terkait

Top