17.7 C
London
Selasa, Oktober 19, 2021

Oknum Pejabat di Tomohon Diduga Kantongi Surat Izin Kampanye “Bodong”

- Advertisement -
- Advertisement -

Tomohon,CM- Kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 telah berlangsung. Salah satu Oknum pejabat daerah di Kota Tomohon sudah mulai nampak mengikuti sejumlah kampanye.

Bahkan kini, oknum pejabat daerah tersebut telah menjadi Ketua Tim Pemenangan salah satu Paslon di Pilgub Sulut Tahun 2020. Dari informasi yang beredar oknum pejabat daerah tersebut telah mengantongi Surat Izin Kampanye, namun di duga “Bodong”.

Dugaan kejanggalan Surat izin kampanye pejabat, terkuak pasalnya tak melewati mekanisme atau prosedur, sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah. Yang mewajibkan pengurusan berjenjang, mulai dari rekomendasi wali kota hingga persetujuan pemerintah provinsi, dalam hal ini penjabat sementara gubernur.

Parahnya lagi, belum lama ini, oknum pejabat dimaksud diduga mengikuti forum wakil kepala daerah tingkat nasional. Hal tersebut jelas-jelas melanggar mekanisme dan aturan. Yang menegaskan, selama masa izin kampanye dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

“Setahu saya tidak ada penomoran surat keluar, jika memang ada permintaan pengurusan Surat Izin Kampanye. Tapi kok bisa, dari provinsi mendisposisikan surat tersebut. Patut dipertanyakan berarti,” aku Kasubag TUP dan Kepegawaian Setdakot Tomohon Maesa Ngantung, ketika diwawancarai, Selasa (17/11) kemarin.

Ngantung menambahkan Surat Permohonan Izin Kampanye yang dimaksud bernomor: 01/W-Tmh/X/2020, tertanggal 2 Oktober Tahun 2020.

“Tidak ada penomoran surat keluar seperti itu, ini keteledoran yang disengaja atau apa, saya juga kurang paham,” jelas Ngantung lagi.

Sementara itu, Sekretaris Kota (Sekkot) Tomohon Ir Harold Lolowang menjelaskan, segala bentuk pengurusan dokumen, surat-menyurat hingga pengesahan berkas. Yang lalu-lalang di lingkup pemerintahan, wajib mampir ke meja kerjanya. Terlebih, soal Izin Kampanye yang sifatnya strategis.

“Terlepas dari polemik ini, setahu saya tidak ada disposisi permohonan izin kampanye dari pejabat daerah,” aku Lolowang.

Dilanjutkan Birokrat Senior Kota Bunga ini, sesuai dengan prosedur pengajuan surat Izin Kampanye yang berlaku. Sudah jadi kewajiban, alur pengurusan hingga dikeluarkannya persetujuan dari pemerintah provinsi. Dimulai dengan pengusulan yang bersangkutan kepada wali kota, setelahnya di disposisi ke Sekretaris Kota hingga didaftarkan ke Bagian TUP.

“Semua prosesnya begitu, bukan hanya soal teknis Surat Izin Kampanye. Semua diusulkan dari pemerintah daerah, misalnya kabupaten yah dari bupatinya, kota dari wali kota nya. Ini bicara soal proses dan mekanisme, mohon dipahami dulu,” sebut Lolowang.

Lanjutnya, “Posisi sekretaris kota itu supporting staf dari bupati, wali kota atau kepala daerah. Jadi kalau tidak melewati proses ini, yah bisa anda simpulkan sendiri” tukasnya lagi. (***Red)

- Advertisement -

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here