12.3 C
London
Rabu, September 29, 2021

Dokal: Tak Diberi Akses Form A.KWK, Bawaslu Tomohon Dapati Temuan

- Advertisement -
- Advertisement -

Tomohon,CM- Semakin Dekat, Segala tahapan terus bergulir. Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) di Kota Tomohon tidak lama lagi berlansung.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tomohon terus mengawal pengawasan di segala tahapan jelang Pilkada. Salah satunya pada Proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) Data Pemilih yang telah berakhir pada 13 Agustus 2020 lalu.

Dalam proses Coklit data pemilih lalu, Bawaslu Kota Tomohon menemukan adanya beberapa masalah.

Hal ini di sampaikan oleh Kordiv Pengawasan Bawaslu Tomohon, Irvan Dokal SH, kepada sejumlah awak media, Selasa 18 Agustus 2020.

Dokal mengungkapkan, Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) yang dilaksanakan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sepanjang tanggal 15 Juli – 13 Agustus 2020 dengan menggunakan Form Model A.KWK yang merupakan gabungan dari hasil sinkronisasi antara Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) dan daftar pemilih tetap (DPT) pemilu terakhir didapati Bawaslu Tomohon kurang optimal,

“Dimana dalam pengawasannya Bawaslu Tomohon mendapati temuan adanya data pemilih yang sudah dihapus pada Pemilu 2019 masih masuk dalam form A.KWK ada pula temuan Pemilih yang sudah masuk DPT pada Pemilu 2019 tidak lagi terdata dalam Form A.KWK” ungkap Dokal.

Lanjutnya, Bawaslu Tomohon tidak mendapatkan akses untuk menggandakan bahkan sekedar melihat Form A.KWK yang digunakan oleh PPDP dalam pelaksanaan Coklit, “Hal ini sangat mengherankan karena sebagai sesama Penyelenggara Pemilu Bawaslu tidak diberikan salinan Formulir A.KWK, padahal kepentingan Bawaslu adalah untuk melindungi hak pilih dan untuk memastikan data pemilih yang akan dipakai pada pemilihan kepala daerah 2020 betul-betul akurat” jelas Dokal.

Bawaslu Tomohon sendiri mengantisipasi tidak diberikannya Formulir A.KWK tersebut dengan menerapkan strategi Pencegahan Pengawasan dengan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta Pemerintah Kelurahan untuk memperoleh data antara lain data Pemilih Potensial yang sudah berumur 17 tahun atau sudah/pernah menikah atau pemilih baru dari pensiunan anggota TNI/Polri, penduduk yang telah meninggal maupun yang tidak memenuhi syarat lain seperti anggota TNI/Polri maupun sudah pindah domisili keluar Tomohon.

”Selain itu dalam uji sampling terhadap pelaksanaan Coklit oleh PPDP dan ditemukan terdapat PPDP yang tidak melakukan coklit dari rumah ke rumah karena kami menemukan ada rumah yang tidak ditempeli stiker oleh PPDP ada juga PPDP lalai melaksanakan protokol kesehatan, dan hal itu sudah ditindak lanjuti lewat rekomendasi dan saran perbaikan kepada PPDP” tutup Irvan. (MiRa)

- Advertisement -

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here