16.3 C
London
Senin, Juli 26, 2021

PPDP Tak Pakai APD Saat Coklit, Masyarakat Berhak Menolak

- Advertisement -
- Advertisement -

TOMOHON,CM- Tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 yakni Gubernur dan wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, tegah bergulir.

Tahapan yang sementara berjalan diantaranya proses Pencocokan dan Penelitian (Coklit) data pemilih. Diawali pada tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2020 nanti.

Pada proses Coklit yang dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), secara teknis telah diatur melalui amanat Peraturan KPU (PKPU), yakni saat melakukan Coklit oleh PPDP, wajib mengikuti protokol kesehatan, dalam rangka pemutusan penyebaran mata rantai wabah Pandemi Covid-19.

Seperti yang diketahui telah diatur dalam PKPU yakni pada Pasal 23 PKPU Nomor 6 Tahun 2020 menyebutkan, PPDP melakukan coklit dengan menemui pemilih secara langsung dengan menerapkan protokol kesehatan, seperti menggunakan masker, sarung tangan sekali pakai, pelindung wajah, menjaga jarak, tidak melakukan kontak fisik, dan mencuci tangan dengan sabun.

Kepada wartawan media ini Selasa 28 Juli 2020, Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tomohon Steffen Linu SS MAP menegaskan, masyarakat bisa menolak jika ada PPDP yang tidak menggunakan APD seperti masker, sarung tangan dan APD lainnya saat bertugas.

‘’Aturan ini sudah jelas diatur dalam PKPU, jadi masyarakat berhak menolak jika PPDP yang tidak menggunakan APD.” kata Linu.

Lanjutnya, “Tentunya, kami juga akan terus mengawasi para petugas yang tidak mematuhi aturan yang tertuang dalam amanat PKPU, diantaranya Protokol Kesehatan Covid-19.” jelas Linu, sembari menegaskan pihaknya bukan mencari kesalahan, tapi menegakkan aturan.

Menurut Linu, pihak Bawaslu Kota Tomohon yakni Pengawas Kelurahan dan Desa (PKD) memiliki keterbatasan soal jumlah karena hanya satu tiap kelurahan. Sementara PPDP yang bertugas melakukan Coklit tiap kelurahan lebih dari satu karena per Tempat Pemungutan Suara (TPS).

“Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya partisipasi masyarakat dalam pengawasan ini demi suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah 9 Desember nanti,’’ ajak Linu. (MiRa)

- Advertisement -

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here