Beranda Desa Diduga Membuat Surat Palsu, Oknum Hukum Tua Pangu Satu Terancam Dipolisikan

Diduga Membuat Surat Palsu, Oknum Hukum Tua Pangu Satu Terancam Dipolisikan

0
Diduga Membuat Surat Palsu, Oknum Hukum Tua Pangu Satu Terancam Dipolisikan

MITRA, CahayaManado.com – Pergantian Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menimbulkan polemik.

Hal ini didasari melalui diterbitkannya SK Bupati tentang PAW BPD di Desa Pangu Satu, Kecamatan Ratahan Timur yang diduga tidak sesuai prosedur.

Dimana berdasarkan pasal 20 Permendagri 110 Tahun 2016 tentang BPD menyebutkan untuk melakukan PAW, harus melalui Musyawarah BPD.

Berbeda dengan yang terjadi di Desa Pangu Satu, pasalnya ke empat anggota BPD tidak pernah melakukan musyawarah apalagi membuat berita acara tentang usulan PAW tiba-tiba sudah ada usulan dari Hukum Tua untuk melakukan PAW.

Anehnya diduga, berita acara palsu sengaja direkayasa oleh oknum hukum tua FK alias Fentje.

“Ini kan aneh, kami tidak pernah musyawarah, tiba-tiba ada berita acara, terus siapa yang membuat surat dan berita acara tersebut ? ” terang wakil ketua BPD Pangu Satu, Tenny Kountur.

Sementara Ketua BPD Agus Sualang menuturkan, hal ini harus menjadi pelajaran untuk semua masyarakat.

“Kalau kami memang harus diganti sebagai BPD, tidak masalah, asalkan sesuai aturan, makanya hal ini harus menjadi pelajaran buat masyarakat, ini kan negara hukum, jadi semuanya harus sesuai prosedur,” tukas mantan Hukum Tua Pangu Raya yang pernah memimpin Desa Pangu di tiga Kabupaten yang berbeda, yakni Minahasa, Minsel dan Mitra.

Sementara itu Camat Ratahan Timur ketika dikonfirmasi mengatakan bahwa dirinya belum menerima laporan dari Hukum Tua Pangu Satu.

“Saya belum menerima laporan dari Hukum Tua Pangu Satu. Nanti saya akan konsultasikan dengan yang bersangkutan,” tutur Camat Ratahan Timur Deki Siwi.

Yang agak mengherankan walaupun mengakui belum menerima laporan dari Hukum Tua, tapi Camat sudah mengetahui SK PAW tersebut.

Di tempat terpisah, praktisi hukum Sulut Maikel Tielung mengatakan bahwa hal ini bisa dilaporkan ke pihak kepolisian karena ada dugaan pemalsuan dokumen berita acara.

 

(CM)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here