10.1 C
London
Minggu, Mei 16, 2021

Kades Rumengkor 1 Bantah Selewengkan Dandes, JK: Tiap Tahun Diaudit Inspektorat, Tidak Ada Penyimpangan

- Advertisement -
- Advertisement -

Tombulu,CM- Salah satu LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) di Sulawesi Utara (Sulut) melaporkan Oknum Kepala Desa (Kades) Rumengkor Satu, berinisial JK ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Minahasa, beberapa waktu lalu,terkait dugaan adanya penyalahgunaan Dana Desa (Dandes) dan Bumdes (Badan Usaha Milik desa).

Sejumlah media baik cetak maupun cyber memuat pemberitaan terkait dengan dugaan adanya penyalahgunaan Dandes dan Bumdes yang dilakukan oleh oknum Kades JK, bahkan sampai ada Hotline di halaman utama/depan, edisi Selasa (29/10/19) hari ini.

Menanggapi hal ini, oknum Kades JK, yang ditemui, Wartawan cahayamanado.com, angkat bicara. Ia menegaskan  bahwa terkait pemberitaan yang dituduhkan kepadanya sangat mengada-ada. “Saya mengklarifikasi pemberitaan yang ada menyangkut tuduhan penyimpangan dana desa Dan Dana Bumdes itu semua Tidak benar.” ucap JK.

JK menjelaskan, kronologis yang benar, menyangkut Dana Desa Tahun 2017 dan Tahun 2018 dikerjakan sesuai dengan amanat Musyawarah Desa (Musdes) dan telah dituangkan dalam keputusan Musrembang Desa bahkan sudah di APBDes kan sesuai anggaran Tahun berjalan.

”Realisasi fisik sesuai yang tertata di APBDes telah di kerjakan sesuai dengan anggaran yang ada. Begitupun menyangkut upah pekerja sudah dibayarkan sesuai Perbub yakni 125.000 perhari dan Tukang di bayar 150.000 perhari. Serta sudah melalui pemeriksaan sesuai aturan yang ada mulai audit tingkat Kecamatan, Dinas PMD dan terakhir oleh Inspektorat Kabupaten Minahasa dan hasilnya tidak ditemui ada penyimpangan dalam arti tidak ada temuan,”Jelas JK.

Lanjut JK, “Sementara menyangkut dana Bumdes Tahun 2017, telah disalurkan pada kelompok simpan pinjam di 5 jaga dan hasilnya sudah rasakan oleh warga setempat.

Setiap KK mendapat 850.000, setelah lunas digulirkan lagi 1.000.000 per KK jadi dana BUMDes ini tersalur. Buktinya ada proposal pengajuan dari setiap kelompok. Untuk dana Bumdes tahun 2018 di anggaran 100 juta tapi itupun dikurangi dengan anggaran pembelian kereta mayat yang ditata di RPD sebesar 19 jutaan kemudian diambil 19 jutaan untuk pembelian pipa jaringan air bersih dan sekitar 10 jutaan untuk pembuatan bangunan BUMDes. Sisanya merupakan modal usaha jual pakan ternak. Boleh dilihat dibuku rekening BUMDes bahwa saya transfer uang BUMDes 100 juta ke rekening BUMDes. Memang untuk usaha jual pakan baru akan di laksanakan karena pengurus yang baru baru diajukan dan disetujui dalam rapat bersama dengan BPD karena dinilai pengurus lama tidak memenuhi syarat maka diadakan penyegaran pengurus baru,” aku dia.

Sementara terkait bangunan BUMDes yang dibuat dirumah Hukum Tua, JK menjelaskan alasan karena faktor keamanan serta meminimalisir anggaran sewa bangunan,” Kalau dibuat di tempat lain berarti harus sewa tempat,”ujarnya.

”Menyangkut tagihan air bersih dapat saya jelaskan bahwa itu di atur dengan peraturan desa ( Perdes) dan disepakati oleh BPD dimana mengenai iuran air telah disepakati penghasilan dibagi 2 dengan BUMDes dan sampai bulan desember 2018 tunggakan iuran air bersih yang sudah masuk k rumah – rumah penduduk mencapai 12 jutaan belum ditambah dengan tunggakan 10 bulan di tahun ini jadi total iuran air yang belum masuk diperkirakan sekitar 15-16 jutaan,” kunci JK. (***)

- Advertisement -

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here