16.3 C
London
Senin, Juli 26, 2021

Ketua PWI Tomohon Tolak RUU KUHP, Dinilai Hambat Kebebasan Pers

- Advertisement -
- Advertisement -

Tomohon,CM- Berawal dari akan disahkannya sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU), demo besar-besaran oleh mahasiswa terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.

Dari sejumlah RUU yang akan disahkan, yang menjadi sorotan utama demo mahasiswa, yakni KUHP dan UU KPK yang baru (hasil revisi).

Bukan hanya, mahasiswa yang dirugikan dengan RUU ini. Namun juga para pekerja pers. Buktinya, Pasal-pasal dalam RKUHP akan berbenturan dengan UU Pers, yang menjamin dan melindungi pers.

Hal ini disuarakan oleh Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kota Tomohon Jhon Paransi mengakui, saat mencuatnya RUU KUHP ini, Pers semakin dikucilkan lewat regulasi pemerintah untuk menghambat kebebasan berekpresi sebagai Pers dalam menyampaikan informasi akurat, faktual dan terpercaya kepada masyarakat.

“Sesungguhnya peranan Pers sangat dibutuhkan dalam pemerintahan yang demokratis. Maka perlu adanya kebebasan pers dalam menjalankan tugas serta fungsinya secara profesional. Apabila negara mengendalikan media massa maka dampaknya akan menghambat cara untuk memberitakan mengenai penyalahgunaan wewenang dan korupsi yang dilakukan oleh pejabat negara.” jelas Paransi, saat dikunjungi oleh wartawan online www.cahayamanado.com di salah satu rumah kopi terkenal di pusat Kota Tomohon ini. Kamis, (26/09/19).

Lanjut Paransi, Pembatasan kebebasan pers jelas merupakan bagian dari redupnya prospek demokratisasi. Perkembangan dan pertumbuhan media massa atau pers di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan pertumbuhan sistem politik dinegara ini.

Menurutnya, bahkan sistem pers di Indonesia merupakan sub sistem dari sistem politik yang ada dimana sistem pers mengikuti sistem politik yang ada maka pers cenderung bersikap dan bertindak sebagai penyeimbang sebagai pers yang bebas dan bertanggung jawab.

“Saat ini kita sebagai insan Pers bukan di era orde baru yang dijadikan alat mempertahankan kekuasaan sehingga pers tidak menjalankan fungsinya yang sesungguhnya adalah pembangkit demokrasi dan sebagai pendukung dan pembela masyarakat berdasarkan Kode Etik Jurnalistik sesuai amanat UU Pers No. 40 Tahun 1999. Untuk itu, mengajak seluruh elemen pers beserta lapisan masyarakat, untuk menolak RUU KUHP ini. ” tukas Paransi. (micky)

- Advertisement -

Latest news

- Advertisement -

Related news

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here